Cara membuat sertifikat tanah, lengkap dengan syarat dan halaman biaya semua

Sertifikat tanah adalah alat bukti yang kuat dan otentik untuk membuktikan kepemilikan suatu tanah. Oleh karena itu, pemilik harus segera mengurusnya dengan menyiapkan sertifikat properti (Pemeliharaan Sertifikat Properti) di bawah ini.

Cara membuat sertifikat tanah sebenarnya cukup sederhana. Asalkan Anda telah memenuhi persyaratan untuk menerbitkan sertifikat properti sebelum Anda mengajukan permohonan manajemen.

Penatausahaan sertifikat tanah dapat dilakukan melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, baik secara mandiri maupun dengan bantuan PPAT.

Baca Juga : Cara Mengetahui Ukuran Cakar Ayam yang Dibutuhkan untuk Sebuah Bangunan

Lalu bagaimana cara membuat sertifikat negara? Berikut penjelasannya, berikut persyaratan pembuatan sertifikat negara dan biaya pembuatan sertifikat negara.

Prasyarat untuk mendapatkan sertifikat tanah

Sebelum mengajukan permohonan sertifikat tanah, terlebih dahulu siapkan dokumen-dokumen berikut sebagai persyaratan:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon sertifikat.
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Baca Juga : 5 Tips Memilih Keran Air Untuk Dapur Rumah Anda

Selain itu, pemilik juga harus melampirkan data kepemilikan, yaitu:

Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kavling yang dikembangkan
Akta Jual Beli (AJB) jika tanah diperoleh melalui jual beli.
Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
Bukti pembayaran biaya perolehan tanah dan hak guna usaha (BPHTB)

Cara membuat sertifikat tanah secara mandiri (permohonan sertifikat tanah).

Setelah dokumen yang diperlukan siap, langkah selanjutnya adalah mengikuti langkah-langkah untuk mempertahankan sertifikat tanah. Berikut langkah-langkahnya:

Baca Juga : Melihat Arsitektur Terunik Beberapa Bandara Di Indonesia

1. Kunjungan ke kantor BPN

Langkah pertama untuk mengurus sertifikasi tanah adalah dengan mendatangi kantor BPN sesuai dengan wilayah dimana tanah tersebut berada. Setelah Anda berada di kantor BPN, berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi Meja Layanan Sertifikat Tanah
Ambil formulir pendaftaran dan periksa dokumen
Anda akan menerima kartu dengan warna biru dan kuning
Buat janji dengan petugas untuk survey tanah
Anda juga akan menerima Tanda Terima Dokumen (STT) dan Perintah Setoran (SPS), yang kemudian harus dibayar. Biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan sekitar Rp 50.000.

Baca Juga : 9 Jenis Sambungan Pipa PVC untuk Kebutuhan Konstruksi

2. Pengukuran lokasi

Pengukuran ini dilakukan setelah dokumen permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dari kantor negara. Survey dilakukan oleh pejabat dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon atau wakilnya yang sah.

3. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Setelah survei tanah, Anda akan menerima data surat survei tanah. Kirimkan surat tersebut untuk melengkapi dokumentasi yang ada. Setelah itu, yang harus Anda lakukan adalah menunggu notifikasi dikeluarkan.

Baca Juga : 4 Kelebihan dan Kekurangan Lantai Granit

4. Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)

Anda akan ditagih Biaya Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sambil menunggu Sertifikat Tanah diterbitkan. Jangka waktu penerbitan ini sekitar setengah tahun sampai satu tahun.
Terkadang Anda perlu mengecek ke petugas BPN saat sertifikat tanah sudah siap dan siap untuk Anda bawa.

Biaya perubahan nama sertifikat tanah dan cara pengurusannya secara mandiri di kantor BPN

Biaya pengurusan sertifikat tanah

Dikutip dari Kontan.co.id, biaya pengurusan sertifikat tanah sangat relatif, terutama tergantung lokasi dan luas tanah. Semakin luas situs dan semakin strategis lokasi, semakin tinggi biayanya.

Baca Juga : Cara Mengecat Dinding Rumah Anda Dengan Cat Anti Jamur

Namun, seluruh biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menjadi tolak ukur biaya pembuatan sertifikat tanah.

Tarif pengukuran dan pemetaan garis properti dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Luas tanah hingga 10 hektar: Tu = (L/500 x HSBKu) + Rp 100.000
Luas tanah lebih dari 10 hektar hingga 1.000 hektar: Tu = (L/4.000 x HSBKu) + Rp 14.000.000
Luas tanah lebih dari 1.000 hektar Tu = (L/10.000 x HSBKu) + Rp 134.000.000

Baca Juga : Perbedaan Kolam Retensi dan Retarding Basin yang Perlu Diketahui

Informasi:

Tu: Tarif Layanan Survey dan Pemetaan Properti untuk Penetapan Batas.
L: luas tanah.
HSBku: Harga satuan biaya khusus untuk kegiatan pengukuran, berlaku untuk tahun yang bersangkutan, untuk komponen biaya material dan biaya sehubungan dengan jasa kegiatan.

Cara membuat sertifikat negara melalui PPAT

Jika Anda kesulitan atau bingung bagaimana membuat sertifikat tanah sendiri, Anda memiliki pilihan untuk menggunakan jasa Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Baca Juga : 10 Bagian Konstruksi yang Harus Diperhatikan dalam Pembangunan Rumah

PPAT berwenang untuk membuat surat-surat otentik sehubungan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hak atas tanah. Untuk membuat sertifikat negara melalui PPAT:

Kunjungan ke kantor BPN
Mengajukan permohonan ke PPAT.
PPAT menerima permohonan pemindahan hak milik.
Kemudian PPAT mengubah nama penjual dengan mencoret pemegang hak (penjual) lama dengan tinta hitam
Selanjutnya, nama pemegang hak (pembeli) baru ditulis pada halaman dan kolom dalam daftar tanah dan sertifikat
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang Berwenang menandatangani dan memberi tanggal pada bagian tersebut
Kemudian PPAT akan melakukan proses untuk membuat sertifikat negara ini dalam waktu sekitar 14 hari

Baca Juga : 10 Bangunan Bersejarah yang Menarik di Indonesia

Cara membuat sertifikat negara (cara mengurus sertifikat negara), baik secara mandiri maupun melalui PPAT. Usahakan untuk tidak menggunakan cara yang meragukan atau bahkan menggunakan jasa broker.